KUALA PEMBUANG, Jurnalborneo.co.id – Wakil Ketua II DPRD Seruyan, M Aswin meminta pemerintah kabupaten setempat mengusulkan pembebasan status kawasan hutan ke pemerintah pusat, terkait lahan pertanian milik masyarakat yang masih berstatus kawasan hutan.
“Saat ini masih banyak lahan-lahan pertanian milik masyarakat (petani) yang masih berstatus kawasan hutan, sehingga diharapkan pemkab dapat mencarikan solusi untuk pembebasan lahan tersebut,” kata Aswin di Kuala Pembuang, Jumat(8/1/22).
Lanjut dia menyampaikan, upaya tersebut bisa dilakukan dengan mendata terlebih dahulu lahan pertanian masyarakat, sehingga memudahkan dalam proses pengajuan pembebasan kawasan hutan tersebut.
Kemudian, setelah pendataan diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berkolaborasi dengan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan (Disperkimtan) mengajukan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Hal ini yang kita harapkan dan tentunya juga merupakan aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan, dengan status kawasan hutan tentu akan menyulitkan warga mengolah lahan,” jelasnya.
Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, adanya status kawasan hutan pada lahan pertanian masyarakat tersebut, juga memengaruhi semangat mereka dalam bekerja dan banyak dari petani saat ini enggan bercocok tanam.
Maka hal seperti ini menjadi suatu permasalahan yang dikhawatirkan akan mengurangi hasil panen di Seruyan, juga dapat meningkatkan angka pengangguran yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita ingin meningkatkan hasil panen di Seruyan, maka salah satu upayanya kita harus bisa membuat para petani semangat sehingga mereka bisa maksimal bekerja,” demikian Aswin.Tim
