Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan program berjalan lancar.
“Ini adalah program perdana yang membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. Kami harus mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk dalam hal koordinasi dan pendanaan,” ujar Reza Prabowo saat ditemui media di sela mendampingi Gubernur meninjau lokasi tempat wisata di kawasan Sirkuit Sabaru, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, mekanisme pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat pelaksanaan program tersebut memiliki tiga opsi, yakni melalui Badan Gizi Nasional (BGN), institusi mandiri, atau kolaborasi antara yayasan dengan BGN.
Dalam pertemuan sebelumnya, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran telah memberikan arahan agar alokasi anggaran sebesar Rp70 miliar segera disiapkan untuk membangun fasilitas SPPG.
Saat ini, terdapat tiga SPPG yang telah beroperasi di Palangkaraya, dengan tambahan beberapa lokasi dalam tahap perencanaan di Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Kapuas, dan Seruyan. Pemerintah provinsi merencanakan pembangunan 18 SPPG baru yang tersebar di 14 kabupaten/kota, menyesuaikan jumlah penduduk dan calon penerima manfaat, seperti anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan dan pesantren. Program ini juga menyasar ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.
“Penentuan lokasi SPPG mempertimbangkan aksesibilitas dan jumlah peserta didik di wilayah tersebut. Misalnya, di Palangka Raya jumlah sekolah cukup banyak, sehingga akan ada tambahan dua SPPG di sini,” jelas Reza.
Pada 13 Januari 2025, salah satu SPPG di Bukit Kenanga mulai menjalankan program makan bergizi gratis untuk 3.039 penerima manfaat. Dua SMA terdekat, yakni SMA Karya dan SMA Garuda, menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini.
“Kapasitas satu SPPG maksimal melayani 3.000 – 4.000 penerima. Karena itu, kami harus bijak menentukan kuota agar sesuai dengan kapasitas fasilitas,” tambahnya.
Reza menegaskan, pelaksanaan program ini masih dalam tahap pionir. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan dan memperbaiki sistem secara bertahap. Ia juga berharap petunjuk teknis dari kementerian terkait segera diterbitkan agar penggunaan anggaran lebih terarah.
“Kami di Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan strategis Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Reza.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.(red).
