PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id – Dalam rangka menjalin kolaborasi Pemerintah dan media massa untuk komunikasi publik yang efektif, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Prov. Kalteng bekerja sama dengan Hotel Neo Palma Palangka Raya menggelar Media Gathering “Expose Pembangunan Melalui Mitra Media Diskominfosantik Prov. Kalteng”, bertempat di Hotel Neo Palma Palangka Raya, Senin (21/11/2022). Dalam kegiatan ini menghadirkan dua orang Narasumber yaitu Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng Shalahuddin dan Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor.
Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng Agus Siswadi saat diwawancarai mengatakan bahwa area blank spot di Kalteng masih cukup tinggi, bahkan di Kota Palangka Raya sendiri masih terdapat 17 titik blank spot.
“Blank spot terbagi menjadi dua, ada yang benar-benar blank tidak bisa telpon dan tidak bisa internet sekitar 200-an titik, dan ada juga blank spot yang tidak bisa internet sama sekali tetapi masih bisa telpon ada 418 titik,” jelasnya.
Lebih lanjut Agus menambahkan, permasalahan telekomunikasi adalah wewenang Pemerintah pusat. Dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, tentu tidak mudah untuk menyelesaikan masalah blank spot di Kalteng. Namun Agus menyatakan, tahun 2024 Kalteng akan merdeka blank spot.
Terkait siaran TV digital, Kepala Diskominfosantik itu menyebut Provinsi Kalteng akan mendapatkan jatah Set Top Box (STB) pada tahun 2023, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari Kementerian Kominfo.
“Ada empat wilayah yang mendapatkan siaran digital pertama, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. STB nantinya akan dibagikan secara gratis berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial. Beberapa keuntungan yang didapat dari siaran digital ini adalah suara lebih jernih, lebih bagus, resolusi lebih tinggi, dan masih banyak lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor menyatakan dalam membangun suatu daerah membutuhkan proses dengan tahapan perencanaan yang berkualitas. Hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perencanaan yang matang dan bersinergi bersama pihak terkait agar terkonsolidasi dengan baik.
“Pemerintah daerah melalui Bapak Gubernur sudah melakukan respon secara meluas yang berkenaan dengan kebijakan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Kita juga harus memperjuangkan APBD kita agar bisa optimal,” bebernya.
Turut hadir Ketua IJTI Kalteng H. Tantawi Jauhari, Ketua Tim Virtual Police Bidang Humas Polda Kalteng Ipda H. Shamsudin, serta insan pers. (red)
