JAKARTA, jurnalborneo.co.id — Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta selama dua hari pada 21-22 November 2022.
Pada kesempatan itu, Kementerian Hukum dan HAM memberikan apresiasi kepada sejumlah provinsi dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Senin (21/11/2022).
Prestasi yang sangat membanggakan ini merupakan hasil kerja keras Pemprov. Kalteng yang selalu bersinergi dengan Kanwil Kemenkum dan HAM beserta seluruh stakeholder terkait, yang selalu giat menyosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya Kekayaan Intelektual dalam menunjang usaha yang dilakukan.
Kekayaan Intelektual merupakan suatu karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang berupa aset berharga dan bernilai ekonomi. Di era ekonomi global menjadikan permasalahan Kekayaan Intelektual menjadi lebih kompleks, tidak hanya untuk perlindungannya namun juga dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam membangun nasional branding melalui kreativitas dan inovasi bangsa menghadapi kompetisi global.
Wagub Edy Pratowo menyebut bahwa penghargaan yang baru saja diterima merupakan suatu kebanggaan sekaligus menjadi motivasi bagi Pemprov Kalteng untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Diharapkan hilirisasi Kekayaan Intelektual seperti merek, paten, desain industri dan karya cipta agar dapat memiliki nilai ekonomi atau intangible asset, serta produk yang dihasilkan mendapatkan kemudahan dalam menembus pasar dunia,” ucap Edy.
Turut hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Perdagangan Zulfikli Hasan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (red)
