Surabaya-jurnalborneo.co.iGuna memperkuat sinergisitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengikuti rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKRENBANG), Senin (26/02/2024) di Hotel Vasa Kota Surabaya.
Rakortekrenbangnas yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro ini dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah dalam pencapaian target Pembangunan Nasional yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Bappeda Provinsi beserta jajaran, serta Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri mengatakan bahwa Rakortekrenbangnas itu merumuskan kesepakatan bersama tentang program, kegiatan. “Selain itu juga proyek prioritas untuk mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah sekaligus mendukung capaian target pembangunan nasional agar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, juga mendukung capaian tujuan nasional,” ujarnya.
Setelah acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Desk Indikator Makro, yaitu desk yang membahas target dari 31 indikator makro, untuk dimasukkan sebagai sasaran awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Dalam desk indikator makro tersebut, Loenard S. Ampung menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan telah diperoleh kesepakatan Target Indikator Makro diantaranya: PDRB perkapita 82,4 juta perkapita. Tingkat Kemiskinan 4,11-4,61%. Rasio Gini 0,311-0,315. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,6%. Serta, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,51-3,91%.
Pada hari selanjutnya, Selasa, 27 Februari 2024 dilanjutkan dengan Desk Kewilayahan untuk membahas 20 usulan Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana dari pembahasan ini menghasilkan 11 usulan di-Rekomendasikan, 8 (delapan) usulan di-Tindak Lanjut dan 1 (satu) usulan di-Tolak.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan hilirisasi daerah penghasil SDA untuk menuju ekonomi hijau, Pengembangan Kawasan Industri dan Food Estate diantaranya Pulang Pisau, Kapuas serta Kotawaringin Timur,” ungkap Leonard.
Ditambahkan Leonard, beberapa usulan Provinsi Kalimantan Tengah yang direkomendasikan dan yang dibahas lebih lanjut tersebut merupakan usulan yang mendukung Hilirisasi juga mendukung Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional melalui Food Estate.
Turut hadir mendampingi Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng yakni Kabid Perencanaan Evaluasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Luqman Alhakim, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Yohanna Endang, Kabid Ekonomi, SDA dan Kerjasama Yoyo, Kabid Sosbudpem Chandra F.A., serta JFT.(red).
