JAKARTA, jurnalborneo.co.id — Menjelang Pemilu 2024, hoaks politik semakin meningkat. Temuan Mafindo sejak Januari hingga September 2022 (1.290 hoaks), hoaks politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2%. Perlu melawan hoaks secara kolaboratif, agar tidak menyebar ke masyarakat dan tidak menurunkan kualitas demokrasi.
Karena itulah, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan berbagai kelompok masyarakat sipil berkomitmen berkolaborasi melawan mis/disinformasi pada Pemilu 2024.
Hal itu diwujudkan dalam penandatanganan yang dilakukan oleh wakil dari organisasi dan komunitas yaitu Mafindo, AJI, AMSI, Perludem dalam acara Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Hotel AOne, Rabu (30/11/2022). Selain itu, penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meneken komitmen yang sama.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks merajalela, menyasar penyelenggara pemilu, parpol, kandidat, dan pemilih. Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks.
Septiaji menjelaskan, “Penyebaran hoaks pada tahun politik perlu diantisipasi secara serius karena terbukti mempengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih, mengurangi peran publik dalam pengawasan pemilu, meningkatkan potensi konflik, mempertajam polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Polarisasi politik ini berpotensi menyebabkan konflik hingga kekerasan.”
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam pernyataan sikapnya yang dibawakan oleh Adi Marsiela selaku Koordinator Cek Fakta menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi. Di masa pemilu, kebutuhan publik mendapatkan informasi yang kredibel jauh lebih besar, di tengah tsunami informasi di internet. Sehingga peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi di tengah kecenderungan polarisasi yang telah mengakar sejak Pemilihan Presiden 2014, jurnalis harus lebih banyak mengutamakan berita dan mendorong debat publik yang sehat tentang rencana program para kandidat atau calon, alih-alih mengamplifikasi perbedaan agama atau isu identitas lainnya.
“Pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Fact-checking Summit ini menjadi forum yang tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah untuk bersama-sama mendorong komitmen multipihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik,” kata Adi Marsiela.
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melalui Wahyu Dhyatmika selaku Sekretaris Jenderal AMSI memberikan pernyataan bahwa kontribusi CekFakta.com mengawal akurasi dan kredibilitas informasi selama masa kampanye dan hari pemungutan suara pada pemilu adalah tradisi baik yang harus dipertahankan.
Pasalnya, pada momen pemilu ketika seluruh rakyat memutuskan siapa para wakil dan pemimpinnya, kebutuhan akan informasi bebas manipulasi menjadi amat krusial.
Pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya CekFakta.com melakukan verifikasi atas klaim para kandidat selama debat presiden dan juga berkolaborasi melakukan debunking hoaks pada hari pemungutan suara. Hal serupa dilakukan CekFakta.com pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 lalu.
“Kali ini, untuk Pemilu 2024, kami punya cukup waktu untuk bersiap dan belajar dari pengalaman mengawal pemilu sebelumnya, agar ajang demokrasi ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, tidak tercemar oleh serangan hoaks.”
Selama ini, Mafindo, AJI, dan AMSI berkolaborasi melawan mis/disinformasi. Berkaca dari pemilu sebelumnya, tak cukup melakukan cek fakta terhadap hoaks yang beredar. Cek fakta ibarat pemadam kebakaran mematikan api. Selain cek fakta yang biasa disebut debunking, yang perlu dilakukan adalah mencegah hoaks beredar. Caranya adalah dengan memberi “vaksin” kepada masyarakat. “Vaksinasi” hoaks politik itu bertujuan agar masyarakat memiliki kekebalan menghadapi hoaks. Mereka paham ketika mendapatkan informasi dari media sosial maupun sumber lain apakah itu fakta, fitnah, atau hoaks.
Mafindo, AJI, dan AMSI melakukan “vaksinasi masyarakat”, dengan program prebunking. Menurut First Draft News, prebunking adalah proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi keliru menyerang. Prebunking bersifat memberdayakan. Misalnya, membangun kepercayaan dengan memberi tahu cara membedakan informasi palsu atau upaya manipulasi lainnya. Jika dianalogikan dalam kebakaran, debunking diibaratkan memadamkan api, sedangkan prebunking adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran.
Sederhananya, masyarakat dibekali keterampilan menyaring informasi sehingga mereka tidak mudah percaya hoaks, tidak menyebarkannya, bahkan berinisiatif mengedukasi warga lain soal bahaya hoaks. Jika mendapatkan informasi, warga terbiasa memeriksa fakta, mencerna informasi secara kritis, membandingkan ke sumber informasi yang benar, maupun mendiskusikan dengan pihak yang berkompeten.
Kolaborasi Mafindo, AJI, dan AMSI tidak cukup. Perlu ada pihak lain yang terlibat dalam kolaborasi itu. Di antaranya pemerintah, media atau jurnalis, akademisi, komunitas, tokoh masyarakat dan agama. Kolaborasi pentahelix itu yang perlu ditingkatkan untuk menekan peredaran hoaks. Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) 2022 adalah momentum untuk menguatkan kolaborasi pentahelix tersebut. (red)
