Kuala Kapuas-jurnalborneo.co.id
Kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan kembali mencuat dalam kunjungan jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah di SMAN 2 Kuala Kapuas. Salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi menyampaikan langsung kondisi keluarganya yang berharap bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah.
Sylvia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual jamu yang termasuk dalam pelaku UMKM, sementara dirinya merupakan anak tunggal dengan keterbatasan ekonomi.
“Saya dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Saya sudah mencoba mengurus dari awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya pengajuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan sejak awal, namun hasil pendataan kesejahteraan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil keluarganya. Oleh karena itu, ia berharap ada peninjauan ulang agar bisa memperoleh akses bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan data agar siswa dengan kondisi serupa dapat memperoleh haknya.
Menurutnya, klasifikasi desil sangat menentukan peluang siswa dalam mendapatkan bantuan seperti KIP Kuliah. Oleh karena itu, penyesuaian data menjadi langkah penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
“Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini merupakan salah satu potret dari banyak siswa lain yang mungkin memiliki kondisi serupa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial untuk memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kasus yang dialami Sylvia menjadi gambaran nyata bahwa masih terdapat tantangan dalam proses pendataan sosial di lapangan. Pemerintah pun diharapkan terus melakukan pembenahan agar tidak ada lagi siswa berpotensi yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena kendala administratif.
Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga sederhana yang dapat mengakses pendidikan tinggi melalui program bantuan seperti KIP Kuliah, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.(red)
