PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng, H. Nuryakin, menghadiri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten/kota se-Kalteng bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Kamis (16/3/2023).
Dalam penjelasannya Sekda mengatakan, sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan Badan Perwakilan BKKBN nomor 12 tahun 2021, pencapaian indikator yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus terarah pada lima program prioritas, yaitu pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan surveilans, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tematik stunting (audit kasus stunting, minilokakarya, elektronik siap nikah dan hamil, serta TPK).
“Keluarga yang berisiko stunting terdata dari 117.091 keluarga sasaran, yang mempunyai ibu hamil, baduta dan balita terdapat 59.669 keluarga, dari sini terdeteksi 22.639 keluarga yang mempunyai jamban tidak layak dan 23.028 keluarga yang memiliki akses air minum utama tidak layak. Sedangkan, jumlah keluarga sasaran berisiko stunting memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 78.943 (67,4 persen),” kata Sekda.
Lebih lanjut Sekda menambahkan, prevalensi stunting di Kalteng tertinggi kelima se-Indonesia, hal itu terlihat dari tahun 2013 dimana Kalteng berada di angka 41,3 dan 2018 turun menjadi 34,04.
“Berdasarkan keputusan Menko PMK RI nomor 25 tahun 2022, Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk dalam prioritas, namun masuk kategori perluasan penanganan kemiskinan ekstrem. Namun, berdasar data BPS, kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, dimana data tahun 2021 sebesar 0,60%, dan data tahun 2022 menjadi 1,15%,” jelas Sekda.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, sambung Sekda, Pemprov. Kalteng sedang berupaya menanganinya melalui beberapa program lintas Perangkat Daerah (PD).
“Program-program ini yang telah disampaikan kepada Kemenko PMK, untuk mendapatkan data By Name By Address (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data BNBA P3KE ini yang bisa digunakan bagi PD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstremnya agar bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy yang hadir secara virtual menyampaikan paparannya terkait tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting di Provinsi Kalteng tahun 2022.
“Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu 1,98 persen. Sedangkan Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi yaitu 40,9 persen,” ungkapnya.
Ia menyebut, dengan adanya sinergi dan kerja sama yang baik hingga ke tingkat lurah dan desa, maka angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting bisa ditekan.
“Mari kita bersama-sama saling bahu membahu untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting untuk Indonesia maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Turut hadir Unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)
