MUARA TEWEH-jurnalborneo.co.id
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) dengan Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barut) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Aula Setda Barito Utara lantai I, Selasa (11/11/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama jajaran Forkopimda serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya pada Rabu (12/11/2025), H. Suparjan Efendi menilai kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi langkah strategis ini. Kerja sama antara Pemkab dan Kejari merupakan upaya konkret untuk menegakkan prinsip good governance, terutama dalam mencegah dan menangani permasalahan hukum yang berpotensi merugikan daerah,” ujar Suparjan Efendi.
Ia menjelaskan, persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kerap muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan aset dan pendapatan daerah. Karena itu, keberadaan pendampingan hukum dari Kejaksaan dianggap sangat penting agar setiap langkah Pemkab tetap berada dalam koridor hukum yang benar.
“Pendampingan dari Kejaksaan akan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk pengelolaan aset dan peningkatan PAD, dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Terkait pemulihan dan pengamanan aset daerah, Suparjan menilai langkah tersebut sangat strategis untuk menjaga kekayaan daerah agar tidak berpindah tangan atau disalahgunakan. Menurutnya, banyak aset milik pemerintah daerah yang memerlukan penataan hukum agar memiliki kekuatan administrasi dan nilai manfaat yang optimal.
“Pemulihan aset bukan hanya soal mengembalikan barang milik daerah, tetapi juga memastikan aset tersebut dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Suparjan juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai kerja sama dengan Kejaksaan dapat membantu pemerintah menertibkan kewajiban hukum para wajib pajak daerah, baik melalui penegakan maupun pembinaan.
“Peningkatan PAD menjadi tantangan besar kita semua. Dengan dukungan Kejari, diharapkan penagihan dan pengawasan PAD bisa berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kesadaran hukum masyarakat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, H. Suparjan Efendi menegaskan bahwa DPRD Barito Utara akan terus mendukung langkah-langkah Pemkab dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, termasuk melalui kerja sama lintas lembaga.
“DPRD siap bersinergi dalam hal pengawasan maupun kebijakan anggaran agar program kerja sama ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (neonusantara)
