Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan menyoroti serius penanganan kemiskinan dan upaya perlindungan anak di ibu kota Kalimantan Tengah. Sorotan ini muncul karena masih banyak laporan terkait tingginya angka keluarga prasejahtera dan kasus anak yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Menurut Hatir, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui program terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.
“Kemiskinan adalah masalah kompleks yang butuh pendekatan menyeluruh. Program bantuan sosial saja tidak cukup, harus ada pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri,”ungkap Hatir, Jumat (25/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan anak, terutama dari risiko kekerasan, eksploitasi, dan putus sekolah. Mereka mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat peran lembaga perlindungan anak di tingkat kelurahan.
“Anak-anak adalah generasi penerus. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendapat akses pendidikan yang layak,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta agar data warga miskin dan anak rentan diperbarui secara berkala sehingga bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran. Kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan juga dianggap penting untuk mempercepat penanganan masalah sosial ini.
“Kami ingin setiap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan anggaran terkait program penanganan kemiskinan serta perlindungan anak, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dengan langkah ini, DPRD berharap Palangka Raya dapat menjadi kota yang lebih inklusif, peduli terhadap kesejahteraan warganya, dan ramah bagi anak-anak.(beritakalteng.com)
