MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan pentingnya kompetensi serta kemampuan beradaptasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Mery usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang dipimpin Bupati Barito Utara di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang bertujuan menyegarkan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kompetensi setiap pejabat.
“Rotasi dan mutasi ini bagian dari dinamika pemerintahan. Yang penting tetap sesuai aturan dan berbasis pada kompetensi. Pak Bupati juga sudah menekankan hal tersebut,” ujar Mery.
Ia menilai penempatan pejabat yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan keahlian akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Mery juga menyoroti adanya pejabat yang mendapat penugasan di bidang baru. Menurutnya, kondisi tersebut harus dipandang sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kapasitas diri.
“Sekarang ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Tidak masalah ditempatkan di bidang baru, yang penting ada kemauan untuk belajar. Jangan malu bertanya kalau memang belum memahami tugasnya,” katanya.
Ia mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar memiliki semangat belajar yang tinggi, terus mengembangkan kompetensi, dan mampu mengikuti perubahan serta tuntutan birokrasi yang semakin dinamis.
“ASN harus punya semangat untuk terus belajar dan berkembang. Itu penting agar mampu menjalankan tugas secara optimal,” tegasnya.
Mery berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, membangun koordinasi yang baik, serta menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja maksimal untuk masyarakat. Adaptasi dan peningkatan kompetensi harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (red)
