MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), H Parmana Setiawan, berharap dan meminta pemerintah desa (Pemdes) harus bisa bersinergi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan penyusunan rancangan prioritas program pembangunan desa.
“Sesuai peraturan menteri, prioritas dana desa (DD) dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jembatan, jalan, air bersih dan lainnya,” kata legislator Barut, Parmana Setiawan, Sabtu (15/3/2025).
Dia menyarankan, jika masih kurang mengerti tentang penggunaan dana desa, diharapkan dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Barut.
“Hal ini bermaksudnya, agar penggunaan dana desa tidak sampai tumpang tindih dan tidak sampai berurusan dengan hukum nantinya, bila dalam pelaksanaanya tidak sesuai,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Barut I ini.
Legislator Parmana juga mengingatkan kepada seluruh aparatur desa, agar mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Sebab, anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu jumlahnya cukup besar.
“Dengan adanya anggaran yang diterima setiap desa tersebut, diharapkan program pembangunan lebih maksimal, serta dinikmati seluruh masyarakatnya,” ujar legislator asal PKB Barut ini mengingatkan.
Parmana mengungkapkan, jika ada 10 kelurahan dan 93 desa se-Barut. Tiap desa akan mendapatkan DD dan ADD, sehingga pengelolaanya harus baik dan transparan.
Dari itulah, dia mengingatkan kepada semua kepala desa dan perangkatnya, agar dana tersebut bisa dikelola sebaik mungkin. (red)
