PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menegaskan pentingnya penguatan manajemen serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana hibah. Hal ini dianggap krusial demi menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Menurut Jati, BLUD memegang peranan strategis dalam menunjang kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, tata kelola yang baik wajib diterapkan agar program yang didanai berjalan efektif dan tepat sasaran.
Jati menambahkan, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat sangat diperlukan agar pengelolaan dana bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan,”pungkasnya, (8/8/2025).
Terkait dana hibah, ia menyoroti keluhan dari penerima yang menganggap proses verifikasi dan pencairan masih lambat. Padahal, dana tersebut vital bagi kelangsungan kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah.
Pihaknya akan mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran hibah selama ini.
“Evaluasi ini penting untuk membangun sistem yang efektif dan efisien,” jelas Jati.
Ia juga mengusulkan agar administrasi hibah sepenuhnya dilakukan secara digital agar transparansi meningkat dan birokrasi lebih cepat.
Dalam kesempatan itu, Jati mengingatkan agar pengelola BLUD dan dana hibah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tapi juga pada kualitas hasil dan dampak langsung kepada masyarakat.
DPRD Palangka Raya melalui Badan Anggaran berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten atas pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya, agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga kota. (Red)
