Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin mengatakan penyusunan RKPD Tahun 2025 harus memperhatikan identifikasi target-target pembangunan yang belum tercapai, identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2025, identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Hal ini disampaikan Nuryakin, saat mewakili Wakil Gubernur Kalteng pimpin Rapat Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2025, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (7/3/2024).
Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng menyampaikan RKPD tahun 2025 sangat strategis, karena berada pada waktu peralihan, tahun terakhir pembangunan jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025, yang sekaligus menjadi tahun pertama RPJPD Tahun 2025-2045.
Disampaikan Nuryakin, pada tahun 2025, beberapa isu yang akan menjadi fokus pembangunan, yaitu antara lain pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Prov. Kalteng maupun untuk kepentingan nasional; Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam; Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas; Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah; Peningkatan upaya mitigasi bencana; Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan; dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola Pemerintahan.
“Hal ini sejalan dengan tema pembangunan pada tahun 2025, yakni memantapkan pembangunan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, menuju Kalteng unggul dan bermartabat”, imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, berkenaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025 ini beberapa arahan yang harus menjadi perhatian terutama bagi perangkat daerah Provinsi terutama dalam perencanaan tahun 2025 dan seterusnya yakni pertama, kualitas Sumber Daya Manusia Kaltrng yang mempunyai daya saing bukan hanya nasional akan tetapi juga internasional harus tetap menjadi perhatian utama kita, sehingga pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan akan terus didorong, baik itu pembangunan sarana prasarananya, maupun peningkatan kapasitas SDM pengelolanya.
Kedua, hilirisasi sudah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga kita harus mendukung hal tersebut, karena akan meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu kesiapan kita semua, terkait dengan penanaman modal, perijinan, ESDM, perindustrian, perdagangan, maupun pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan peningkatan produksi serta ketersedian bahan baku/komoditas bagi industri serta bidang dan sektor lain,
Ketiga, pembangunan infrastruktur harus diikuti juga dengan upaya untuk mempertahankan kualitas infrastruktur tersebut, sehingga dapat digunakan dengan baik, untuk memperlancar arus barang/jasa, disamping untuk mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kalteng dan terakhir, pembangunan sarana dan prasarana produksi yang telah dilaksanakan agar didukung juga dengan menjamin ketersediaan bahan bakunya, misalnya pabrik pakan ternak, harus memperhatikan ketersedian bahan baku, salah satunya mendorong peningkatan produksi jagung. Selain itu juga bagaimana sektor lain juga dapat terlibat dalam upaya pemasaran hasilnya.
“Ini juga menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan dan menekan angka inflasi”, tandasnya.
Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaanKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ini adalah menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2025 dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan serta menjaring aspirasi terkait permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan di Prov. Kalteng.
“Hasil konsultasi publik ini menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah”, pungkasnya.
Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kalteng Tahun 2025 dihadiri Pimpinan DPRD Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Perbankan, BUMD dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Prov. Kalteng serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.(red).
