MUARA TEWEH, jurnalborneo.co.id – Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (FARKS) DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) mengapresiasi penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua F-ARKS DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di gedung DPRD setempat, Rabu (6/9/2023).
“Fraksi ARKS menyikapi pada pidato Bupati Barito Utara sebagaimana mencermati kebijakan yang tertuang pada kerangka nota keuangan yang disampaikan Bupati juga merupakan hasil evaluasi antar OPD,” kata Hasrat.
Namun kata dia, pada kesempatan ini Fraksi ARKS akan menyampaikan beberapa hal terkait dalam APBD Perubahan tersebut, yaitu pada beberapa program OPD yang selaras dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati yaitu terwujudnya masyarakat Barito Utara yang relijius, mandiri dan sejahtera melaui percepatan peningkatan pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatan tugasnya masing-masing.
Dikatakannya, pada fostur APBD Perubahan ini yang disampaikan, telah terdapat pendapatan daerah tetap yang tidak mengalami perubahan dan belanja daerah yang bertambah sebesar Rp285,3 milyar lebih bertambah 14,45 persen dari semula sebesar Rp1.974.795.666.190,00, sehingga pada APBD perubahan 2023 menjadi sebesar Rp2.260.190.1126.453,00.
Lebih lanjut Hasrat, pada pidato yang disampaikan tentunya bersama ini kami ingin menanyakan apa yang menjadi indikator penyebab pendapatan daerah kita yang tidak mengingat atau mengalami perubahan, mohon penjelasan?
Dikatakannya, pada belanja operasi telah bertamabah dari yang dianggarkan semula Rp1.094.485.885.694,00 sehingga pada APBD tahun 2023 menjadi Rp1.271.449.709.815,00 sehingga bertambah Rp176.963.824.121 atau bertambah 16,17 persen, mohon penjelasan belanja apa saja hal tersebut?
Hasrat juga mengatakan, terjadinya gejolak kelangkaan Gas LPG bersubsidi dalam beberapa hari terakhir, Fraksi ARKS ingin mempertanyakan apa yang menjadi penyebab dan bagaimana strategi dari pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut terutama yang menyangkut dalam skema belanja OPD terkait?
Sementara yang berkaitan dengan hal elnino saat ini, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menghadapinya tertutama dalam mengatasi kekeringan pada lahan pertanian dan perkebunan serta kebakaran beruntun yang telah terjadi pada beberapa rumah warga, termasuk ancaman kelangkaan pangan?
Terkait dengan infrastruktur fisik yang belum selesai, bagaima strategi pemerintah untuk menyelesaikan di sisa waktu yang tersisa.
Terakhir, kata Hasrat, dengan peningkatan ekonomi akibat dari resesi global akibat perang Rusia Ukraina tentunya mengakibatkan dampak global pada perekonomian, termasuk juga berimbas pada daerah, lalu strategi apa yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian warga oleh OPD-OPD terkait dalam menggunakan plafon anggaran APBD perubahan ini, mohon penjelasan? (sp/red)
