MUARA TEWEH, Jurnalborneo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Menurut Taufik, forum yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan program pembangunan dari tingkat pemerintah hingga pemerintahan paling bawah.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Forum seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan. Dengan koordinasi yang baik, program pembangunan akan lebih mudah diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Taufik Nugraha, Jumat (7/8/2026).
Taufik menilai paparan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengenai 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antartingkat pemerintahan perlu terus diperkuat agar berbagai program dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menyebut sejumlah program seperti Huma Betang, pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih membutuhkan koordinasi yang baik agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Program pemerintah pusat dan provinsi harus bisa diterjemahkan dengan baik di daerah. Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak sehingga kepala desa dan lurah harus memahami arah kebijakan dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya,” katanya.
Menurut Taufik, pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Perkuat Pencegahan Karhutla
Selain sinkronisasi program pembangunan, Taufik juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, penetapan status siaga karhutla oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026 harus diikuti langkah pencegahan yang konkret hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Karhutla tidak bisa hanya ditangani ketika api sudah muncul. Pencegahan, pemantauan dan edukasi masyarakat harus dilakukan sejak dini. Peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah desa, kelurahan dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Dorong Rakor Ditindaklanjuti
Taufik juga mendukung penekanan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran terkait sejumlah agenda pemerintahan, di antaranya efisiensi anggaran, tata kelola pertanahan, pemberantasan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kerukunan.
Menurutnya, berbagai arahan tersebut perlu diterjemahkan dalam langkah konkret sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Taufik berharap hasil Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng tidak berhenti pada penyampaian materi dan arahan, tetapi dilanjutkan melalui program, koordinasi dan kebijakan nyata di masing-masing kabupaten/kota.
“Yang terpenting adalah bagaimana hasil rakor ini dapat ditindaklanjuti di lapangan. Koordinasi yang sudah dibangun harus menghasilkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
