Muara Teweh, Jurnalborneo.co.id– Persoalan status kawasan dan perizinan yang masih menjadi hambatan bagi pembangunan daerah mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha.
Ia menilai masalah tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Barito Utara bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan sejumlah pihak terkait di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/26).
Dalam forum tersebut, Taufik menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan status kawasan maupun perizinan.
Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Ia mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam RDP harus menjadi perhatian bersama agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Karena itu, pihaknya siap memfasilitasi langkah lanjutan dengan melibatkan instansi terkait di tingkat pusat.
“Kami siap mendampingi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika diperlukan, persoalan ini akan kita sampaikan langsung kepada kementerian terkait maupun Komisi XII DPR RI agar mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” ujar Taufik.
Menurutnya, kepastian terkait perizinan sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan dan mendorong masuknya investasi ke daerah.
Tanpa penyelesaian yang jelas, berbagai program yang telah direncanakan berpotensi mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
Selain perizinan, Taufik juga menyoroti masih adanya kawasan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat, namun status lahannya masih masuk dalam kawasan hutan produksi.
Kondisi tersebut, kata dia, memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang.Tim
